...
...
______________________________titis haluan
_________ ____________________________________________________________ __________ ___________________________________________________________ __
____________ ________________________________________________________ _
...
kebagindaan raja untuk diganti dengan jabatan politik atau jabatan pilihan
oleh modern merupakan sikap the rush terburu-buru.
beberapa alasan :
- bahwa raja diangkat oleh internal raja-raja berdasarkan aju jabat
kepada/dengan keputusan hukum vertikal,
kepada/dengan keputusan hukum vertikal,
- bahwa raja wajib mempertanggungjawabkan
jumlah rakyat dan biaya keberlangsungan, kewilayah-kuasaan,
operasional pelaksanaan dan penerapan, dasar dan komando (wahyu),
sistem dan keputusan peraturan,
goal berhasil dan produktifitas, perangkat, dll.
kepada hukum vertikal (hukum ketuhanan)
kepada hukum vertikal (hukum ketuhanan)
dengan struktur patrap prosedur titis haluan
yang diberikan dan ditentukan oleh hukum vertikal.
yang diberikan dan ditentukan oleh hukum vertikal.
titis haluan hanya diberikan kepada raja,
- bahwa raja berstrategi atas managemen raja
terhadap modal vertikal (kebesaran ketuhanan) lebel subyek raja,
dalam keberlangsungan dan masa kuasa kepemimpinan sang raja,
- bahwa raja telah bersejarah transaksi-transaksi internal dan eksternal,
- bahwa sang raja mempunyai kekuatan hak bersikap secara horisontal dan vertikal.
- bahwa rakyat berpredikat dipertanggungjawabkan oleh raja.
- bahwa rakyat tidak /bukan pemegang titis haluan.
- bahwa rakyat wajib secara internal taat kepada raja.
__________________________________________
_____________________________________________________________________ ___
_____________________________________________________________________ ___
...
sistem pemerintahan republik perlukah dengan titis haluan, sedangkan bentuknya bukan kerajaan..?
BalasHapusjawab :
BalasHapustitis haluan merupakan syarat wajib menjadi pemimpin komunitas formal maupun non formal. sistem kerajaan ataupun sistem republik adalah bentuk sistem komunitas formal. perbedaan antara keduannya, bahwa kerajaan menyangkut homogen kaum/penduduk sepenuhnya dibiayai, diatur, dipertanggungjawabkan oleh raja. dan bahwa sistem republik menyangkut heterogen kaum/penduduk, wajib biaya oleh presiden pribadi berdasarkan penerapan program eksekutif, diuruni oleh anggota legeslatif per pribadi berdasar materi legalisi untuk dan dimandatkan kepada eksekutif, dan diurun biaya lagi oleh anggota yudikatif per pribadi berdasar materi yudikasi yang diterima. sampai pada pertanggungjawaban.
sesi pertanggungjawaban harus berhaluan hukum pertanggungjawaban dan mempunyai tiket pertanggungjawaban. tiket pertanggungjawaban berasal dari hukum vertikal dan tiket ini yang disebut dengan titis haluan. maka baik sistem kerajaan maupun sistem republik ataupun sistem lainnya harus menggunakan titis haluan.